BPMP Riau BPMP Riau
SEBANYAK 152 peserta mengikuti bimbingan teknis (bimtek) dan evaluasi sekolah model Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tahun 2018 tahap II di LPMP Riau, 11-13 April 2018. Peserta terdiri dari kepala sekolah, operator sekolah serta fasilitator sekolah model jenjang SMP dari 12 kabupaten/kota di Riau
Bimtek dan evaluasi ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2017 lalu, sebanyak 191 sekolah model telah difasilitasi untuk melaksanakan program yang sama.
“Dari 191 sekolah tersebut, sebanyak 96 diantaranya yang sudah pernah kita Bimtek pada tahun 2016 lalu,” kata Kepala Seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi Drs H Zukirman kepada Buletin LPMP Riau di sela-sela pelaksanaan kegiatan.
Bimtek dan evaluasi kepala sekolah, operator serta fasilitator sekolah model merupakan bagian dari upaya Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan berjalan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP).
Adapun Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang dikembangkan Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan antara lain yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam bentuk sekolah model.
Sekolah model merupakan satuan pendidikan yang akan menjadi model penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, sebagai gambaran langsung kepada satuan pendidikan lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan sehingga terjadi pola pengimbasan pelaksanaan penjaminan mutu hingga ke seluruh satuan pendidikan di Indonesia.
Dijelaskan Zukirman, bimtek dan evaluasi kali ini memiliki beberapa tujuan antara lain untuk penyegaran materi penerapan siklus penjaminan mutu internal mulai dari memetakan mutu, perencanaan peningkatan mutu, implementasi peningkatan mutu, monitoring dan evaluasi hingga penetapan standar baru serta strategi baru di sekolah masing- masing. Kemudian, penyegaran informasi tentang pengelolaan sekolah yang ideal serta bagaimana cara meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, penyegaran tentang komitmen untuk melaksanakan pengimbasan praktek penjaminan mutu internal kepada sekolah lain dan evaluasi pelaksanaan SPMI tahun 2017.
Sementara hasil yang diharapkan yaitu peningkatan pemahaman peserta pada penerapan siklus penjaminan mutu internal mulai dari memetakan mutu, perencanaan peningkatan mutu,implementasi peningkatan mutu, monitoring dan evaluasi hingga penetapan standar baru serta strategi baru di sekolahnya masing masing. Meningkatkan pemahaman peserta untuk dapat menjalankan pengelolaan sekolah yang ideal serta bagaimana cara meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah; melakukan pengimbasan praktek penjaminan mutu internal kepada sekolah lain serta evaluasi pelaksanaan SPMI tahun 2017.
Mantan Kasi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP) ini menuturkan, sekolah model didasari keinginan melahirkan lulusan yang memiliki sikap beriman, jujur, dan terampil serta menguasai pengetahuan sesuai jenjang pendidikan. Satuan pendidikan yang mampu melahirkan lulusan dengan indikator tersebut dapat dipastikan sudah memenuhi SNP.
“Tiga indikator dari SKL tersebut merupakan alat ukur yang paling tepat untuk mengukur kebermutuan proses pendidikan pada satuan pendidikan. SKL adalah muara dari 7 standar lainnya, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SNP,” ujar Zukirman.
Kemendikbud telah mengidentifikasi kenyataan itu. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah membangun budaya mutu di sekolah melalui program sekolah model.
Pada program sekolah model, sekolah diharapkan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pendidikan. “Artinya sekolah dalam melaksanakan program dan kegiatannya berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat. Perencanaan adalah hasil dari evaluasi diri atau pemetaan yang sesuai dengan kondisi sekolah,” jelasnya.
Tidak hanya itu, lanjutnya, setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut perlu dievaluasi oleh sekolah untuk melihat nilai manfaatnya dalam menjawab berbagai persoalan yang ada di sekolah terkait dengan upaya pemenuhan SNP. “Siklus ini dalam SPMI secara garis besar terdiri atas pemetaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dan audit.”
Mantan Kasi Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan (FPMP) itu yakin, jika tahapan SPMI tersebut dilakukan secara konsisten, holistik, akuntabel dan berintegritas, dapat dipastikan budaya mutu akan tumbuh dan berkembang. “Hasilnya adalah lulusan yang berkualitas yang memenuhi SNP.”
Kalau sistem ini berjalan secara benar, sambungnya, akan terdapat kekonsistenan hasil pengolahan data PMP dengan akreditasi termasuk dengan hasil UKG dan UN. “Karena yang dievaluasi atau diukur baik oleh PMP ataupun akreditasi sama, yaitu capaian SNP. Sementara untuk UN hanya pada lingkup pengetahuan pada mapel tertentu saja, demikian juga UKG hanya pada lingkup PTK,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, siklus SPMI tersebut bukanlah hal baru bagi sekolah. Satuan pendidikan sudah melakukan. Wujud kongkritnya adalah RKAS ataupun RKS. “Persoalannya, apakah program dan kegiatan yang tertuang di RKAS ataupun RKS memang ditujukan untuk mengatasi persoalan di sekolah dalam rangka pencapaian SNP?”
Melalui sekolah model ini, sambungnya, sekolah yang ditunjuk akan diarahkan mendesain RKAS yang relevan dengan kondisi sekolah dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan terutama untuk mencapai atau melampaui SNP.
“Jadi kalau program ini dipahami secara utuh, akan berimbas pada peningkatan kualitas dan relevansi RKAS sekolah dengan kondisi sekolah serta upaya pemenuhan SNP. Jadi bukan dua program yang terpisah, namun saling melengkapi,” jelasnya.
“Sehingga RKAS tersebut terencana dan terarah dengan mengedepankan prinsip integritas dan holistik dan akuntabel. Untuk itu, kita mengajak sekolah melihat posisi mereka saat ini dibandingkan dengan 8 SNP, mengidentifikasi hambatan dan peluang yang difokuskan pada apa yang paling mungkin dilakukan, sampai bagaimana membuat program dan kegiatan hingga mengevaluasi program dalam kerangka mencapai SNP,” tambahnya.
Dia berharap, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan diharapkan ikut mendorong penerapan SPMI di sekolah tersebut. Karena program ini sangat bermanfaat dalam menjawab upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkesinambungan. (****)
